Weba. 1.Alat-alat bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pengaturan tentang alat-alat bukti dalam Hukum Acara peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 100 sampai pasal 107 UUPTUN. Menurut Pasal 100 ayat (1) UUPTUN alat bukti adalah: a. Surat atau tulisan b. keterangan ahli c.keterangan saksi d. pengakuan para pihak WebB. Ciri dan Sifat Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 14. 6. Martiman Prodjohamidjo, Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 15. penulis penting disajikan dalam skripsi ini dengan maksud agar menambah pemahaman kita mengenai proses dan mekanisme yang diatur Hukum Acara Peradilan Tata Usaha …
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
WebPenugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; PER-2/MBU/03/2024 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan PER-3/MBU/03/2024 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara beserta perubahannya di kemudian hari; 7. Web3 Dec 2024 · Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku . II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004. Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Liberty, Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata … prams incentives
(PDF) PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH …
WebFILE-FILE PERATURAN. UU Nomor 5 Tahun 1986.pdf. Download. UU_NO_5_1986-1.pdf. Download. * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau atau klik pada tombol … WebBerikut ini adalah Proses / Alur Pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara (TUN). Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini : Pembacaan GUGATAN (Pasal 74 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986) Pemeriksaan Sengketa Dimulai Dengan Membacakan isi Gugatan dan Surat yang Memuat Jawabannya Oleh Hakim Ketua … http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7505/1/gabung%20HAPTUN%20oke.pdf prams icandy